Berita

RAPAT KOORDINSASI TERBATAS BIDANG DIKLAT APARATUR DESA “Dengan rakor kediklatan kita majukan desa di Kabupaten Lebak melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, lembaga kemasyarkatan desa dan kelompok masyarakat desa”

  • Home
  • BERITA UTAMA
  • RAPAT KOORDINSASI TERBATAS BIDANG DIKLAT APARATUR DESA “Dengan rakor kediklatan kita majukan desa di Kabupaten Lebak melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, lembaga kemasyarkatan desa dan kelompok masyarakat desa”
diklat

BPMPD News,

Pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 2016 telah diadakan Rapat Koordinasi terbatas bertempat di aula Kantor Diklatda Kabupaten Lebak. Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Diklatda Lebak Asep Raedi, S.Sos, M.Si, dengan narasumber utama Rusito, S.Sos, M.Si Kepala BPMPD Kabupaten Lebak. Rapat koordinasi terbatas bidang diklat aparatur desa diikuti oleh unsur Kantor Diklatda, unsur BPMPD, Ketua LPPM (STIA Banten, STIE Latansa Mashiro, STKIP Setia Budhi), Tenaga Ahli, Unsur Kecamatan dan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak.

Kepala Kantor Diklatda Kabupaten Lebak menyatakan bahwa rapat koordinasi terbatas bidang Diklat aparatur Desa dimaksudkan untuk media evaluasi kegiatan tahun anggaran 2015 dan perencanaan tahun anggaran 2016. Disamping itu bertujuan untuk menyamakan persepsi diantara stakeholders karena ditengah-tengah stakeholders Kabupaten Lebak yang begitu semangat untuk membangun desa melalui kegiatan peatihan aparatur desa masih ada pihak yang belum memahami dan perlu diberikan informasi secara utuh.

Agenda pertama dari Rakor tersebut yaitu penyampaian materi oleh Rusito, S.Sos, M.Si Kepala BPMPD Kabupaten Lebak. Dikatakan Rusito bahwa dengan UU No. 6 Tahun 2014 telah terjadi arus balik kekuasaan dari atas ke bawah, kekuasaan tersebut berupa membesarnya kewenangan desa dan membesarnya anggaran ke-Desa. Mengutip pendapat Prof DR. Sadu Wasistiono (2006:81), kedudukan desa sebagai Daerah Otonom Tingkat III dapat digambarkan Daerah Otonom terdiri dari 3 tingkat yaitu Daerah Otonom Tingkat I yaitu Propinsi, Daerah Otonom Tingkat II yaitu Kabuapten/Kota dan Desa atau nama lain yaitu Daerah Otonom Tingkat III. Gambaran di atas dapat dibandingkan dengan kedudukan desa di Negara Jepang yang menganut sistem pemeritnahan bertingkat dua. Dapat digambarkan Daerah Otonom Tingkat I yaitu Prefektur dan Daerah Otonom Tingkat II yaitu Municipalities : Cities (shi), Towns (Machi/Cho), Village (Mura/Son).

Dengan kewenangan dan anggaran yang membesar desa harus dikelola dengan baik dengan siklus 6 tahunan. Beberapa hal terkait dengan manajemen pemerintahan desa yaitu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun setiap 6 tahun sekali, Rencana Kerja Pemeritnah Desa (RKPDes) disusun setiap tahun sekali, dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyampaian Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan. Disamping itu diperlukan SDM yang memadai, sarana dan prasarna yang cukup. Untuk itu diperlukan program peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan BPD serta organisasi kemasyarakatan desa dan masyarakat.

Regulasi program peningkatan kapasitas telah ditetapkan sebagai penjabaran dari UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014 melalui Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa bahwa kewenangan desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain : pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat Desa; kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda;dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Regulasi terbaru yaitu Permendagri No. 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa disebutkan pada pada Bagian kelima Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Biaya pelatihan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota, Provinsi dan APBN. Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Biaya pelatihan dibebankan pada APBDesa, APBD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan APBN.

Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada Bab VII Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Pasal 10 menyatakan bahwa Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Biaya pelatihan dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2015 Tentang Desa Pasal 68 dinyatakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepala Desa bahwa Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Kepala Desa. Pendidikan dan pelatihan terdiri dari pendidikan dan pelatihan dasar, dan pendidikan dan pelatihan lanjutan. Sebelum melaksanakan tugasnya, Kepala Desa terpilih yang telah disumpah dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, harus mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar dan pendidikan dan pelatihan lanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pasal 106 tentang Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat Desa. Perangkat Desa wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Berdasarkan regulasi sebagaimana diuraikan di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah menerbitkan SE Bupati No 890/07 Diklat/2015 tgl 5 Januari 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Poin penting dari SE tersebut yaitu Pemerintah Desa, Kantor Kecamatan dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan swasta atau Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan pelatihan bagi aparatur desa dan anggota BPD dan difasilitasi oleh Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Lebak. Secara teknis pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Diklat swasta atau Perguruan Tinggi melalui pola pengiriman peserta seperti yang sudah dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 dilakukan dengan tahapan Lembaga Pelatihan mengajukan permohonan fasilitiasi kepada Bupati melalui Kantor Diklat. Kantor diklat menyetujui atau menolak untuk dilakukan fasilitasi, jika permohonan fasilitasi diterima oleh Kantor Diklatda maka lembaga pelatihan membuat surat penawaran kepada Kepala Desa, lembaga pelatihan memohon narasumber, pelaksanaan kegiatan, penyampaian laporan penyelenggaraan lembaga pelatihan kepada Bupati cq Kantor Diklat. Perlu diketahui bahwa pengelolaan anggaran menjadi tanggungjawab sepenuhnya lembaga pelatihan/penyelenggara.

Dikatakan Rusito Kepala BPMPD Kab Lebak sebagai SKPD yang mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan untuk penggunaan dana desa bahwa dengan meningkatkanya anggaran desa di Kabupaten Lebak yang telah mencapai rata-rata 1 M dan banyaknya aspirasi dari desa, rencana Diklat tahun 2016 akan berkembang bukan saja diklat aparatur desa tetapi juga diklat BPD dan lembaga kemsayarakatan desa yaitu LPM, Karang Taruna, PKK. Anggaran pelatihan tersebut merupakan bagian dari belanja desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

Harapan kedepan untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 bagi para pelaksana terutama Lembaga Pelatihan/LPPM, jika akan melakukan penawaran program pelatihan ke desa agar dalam surat penawaran dicantumkan hak dan kewajiban peserta dan penyelenggara agar si konsumen/pihak desa dapat memilih secara jelas diklat yang akan diikuti, lakukan koordinasi dengan Camat setempat, kegiatan diusahakan lingkup kecamatan dan Panitia/Penyelenggara agar melibatkan perangkat Kecamatan supaya terjadi sinkronisasi dalam pelaksanaan program pembinaan desa.

Dalam kesempatan tersebut juga diminta kepada semua pihak yang hadir memberikan informasi, masukan dan tanggapan tentang evaluasi kegiatan 2015 dan rencana kegiatan diklat tahun 2016. Ela Hayati yang mewakili LPPM Latansa Mashiro, menyampaikan bahwa pada tahun 2015 telah melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen BUMDes bagi perangat desa dan pada tahun 2016 akan dikembangkan jenis pelatihan lanjutan misalanya pelatihan bagi pengurus BUMDes. Menurutnya kegiatan yang telah dilaksanakan telah memenuhi Standar Operasional Prosedur atau Petunjuk Teknis maka jika terdapat pihak-pihak yang mempertanyakan siap untuk memberikan penjelasan.

Maya Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan perlu keterbukaan informasi, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap kegiatan pelatihan agar semua pihak memahami dan sekaligus mendukung. Jangan sampai seperti yang terjadi pada tahun 2015 masih ada beberapa pihak yang belum memahami program dan pola pelatihan yang diselenggaran oleh pihak Perguruan Tinggi sehingga terkesan kurang sosialisasi.

Ketua LPPM STIA Banten Atik Atiatun, menyampaikan bahwa lembaganya yang paling awal melaksanakan kegiatan pelatihan adalah LPPM STIA Banten yaitu Pelatihan penyusunan APBDesa-Perubahan Ta. 2015. Pelatihan ini sempat menjadi pertanyaan pihak-pihak yang mempermasalahkan, namun LPPM STIA Banten telah melakukan semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kantor Diklatda Kabupaten Lebak dan semua kegiatan Insya Allah dapat dipertanggungjawabkan. Barangkali untuk Kabupaten Lebak kegiatan pelatihan dengan pola pengiriman peserta ke Perguruan Tinggi melalui LPPM termasuk hal yang baru sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi untuk menyamaakan persepsi. Disampaikan juga pelatihan lain yang telah dilaksanakan yaitu Pelatihan Administrasi Perkantoran dan Pelatihan Komputer. STIA Banten dalam melaksanakan setiap kegiatan pelatihan bertekad untuk bersungguh-sungguh dalam peningkatan SDM sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Pada kesempatan tersebut juga hadir Ketua Korp Prades Kabupaten Lebak yang mewakili kurang lebih seribu anggota Prades se-Kabupaten Lebak. Menurut Didin Ketua Korp Prades, menyatakan bahwa program pelatihan sangat menunjang dalam peningkatan kapasitas perangkat desa. Untuk itu kedepan harus terus dilanjutkan.

Juga hadir Jul Hidayat Tenaga Ahli pendampiangan desa, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa agar kedepan kegiatan pelatihan desa dapat melibatkan Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Selanjutnya unsur Kecamatan yang diwakili oleh Slamet Kasi Ekbang Kecamatan Cikulur juga mendukung bahwa agar setiap pelaksanaan kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat melibatkan Kecamatan. Jangan sampai aparatur desanya melakukan diklat pihak Kantor Kecamatan tidak tahu menahu.

Sebagai closing statement dari Kepala Kantor Diklatda Kabupaten Lebak bahwa intinya untuk kegiatan kedepan terdapat 2 hal yang perlu dilakukan yaitu sosialisasi terhadap rencana kegiata pelatihan agar semua pihak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan pelatihan dan dalam pelaksanaanya selalu melibatkan pihak kecamatan. Jika masih ada pihak yang memerlukan penjelasan terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas desa maka sebaiknya dilakukan dengan cara dialog. (Crew BPMPD News)

KEMENSOS
Kementrian Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
lpse Kabupaten Lebak
Pemprov Banten
Simonev
Lebakkab